Ekonom UOB: Enam agenda reformasi buka ruang pertumbuhan 8 persen

1 jam yang lalu 1

Sebetulnya kalau kita reformasi dari dulu ya, kita itu bisa bertumbuh jauh lebih tinggi dari sekarang

Jakarta (ANTARA) - ASEAN Economist United Overseas Bank (UOB) Enrico Tanuwidjaja berpendapat enam agenda reformasi yang dijalankan secara paralel dapat membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju kisaran 8 persen dalam jangka panjang.

Menurut dia, kapasitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat ditingkatkan apabila berbagai agenda perbaikan struktural dijalankan secara konsisten dan saling melengkapi.

“Sebetulnya kalau kita reformasi dari dulu ya, kita itu bisa bertumbuh jauh lebih tinggi dari sekarang,” kata Enrico dalam UOB Media Editors Circle 2026 di Jakarta, Rabu.

Dalam paparannya, Enrico mengidentifikasi enam area reformasi utama, yakni keberlanjutan, konektivitas, pemanfaatan besarnya pasar domestik, akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap digitalisasi, akses UMKM terhadap kredit, serta integrasi UMKM dengan korporasi yang lebih besar dan pasar internasional.

Skenario ekonom UOB itu menunjukkan pelaksanaan keenam reformasi tersebut dapat membawa lintasan pertumbuhan ekonomi menuju sekitar 7,5 persen pada 2030, dibandingkan sekitar 6,0 persen dalam skenario dasar.

Dalam horizon yang lebih panjang menuju 2045, lintasan reformasi tersebut mengarah ke kisaran pertumbuhan 7–8 persen.

Enrico menilai pertumbuhan sekitar 6 persen masih berada di bawah kapasitas yang seharusnya dapat dicapai Indonesia apabila berbagai potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

“Dan percayalah 6 persen buat kita itu terlalu kecil pertumbuhannya,” ujarnya.

Menurut dia, besarnya pasar domestik merupakan salah satu modal utama yang masih dapat lebih dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan. Penguatan pasar dalam negeri juga dapat memberikan ruang lebih besar bagi produk dan pelaku usaha nasional untuk berkembang.

Enrico mencontohkan produksi dari satu wilayah dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain sehingga pelaku usaha tidak semata-mata bergantung pada pasar ekspor.

Ia juga menilai penguatan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memperluas akses pembiayaan dan digitalisasi hingga menghubungkan pelaku usaha dengan korporasi yang lebih besar serta pasar internasional.

Pada paparan yang sama, UOB menempatkan transisi energi dan keberlanjutan, ketahanan pangan, reformasi layanan kesehatan, hilirisasi industri serta transformasi digital sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi jangka panjang.

Enrico menekankan peningkatan kapasitas pertumbuhan membutuhkan pelaksanaan berbagai agenda tersebut secara cepat dan bersamaan, bukan secara parsial.

“Kalau kita kerjain cepet gitu ya dan paralel ini nyampe beneran prediksi 8 persen ya. Ini hitungan makro,” ucapnya.

Dari sisi pemerintah, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 telah menjadi salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sebagai tahapan menuju sasaran tersebut, pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen.

Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Hingga 28 Juni 2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur atau 50,83 persen dari target plafon KUR 2026 sebesar Rp290 triliun.

Penguatan akses kredit tersebut sejalan dengan salah satu area reformasi yang disoroti UOB, yakni memperbesar akses UMKM terhadap pembiayaan agar kapasitas usaha dan keterhubungannya dengan rantai ekonomi yang lebih besar dapat meningkat.

Lebih lanjut, Enrico menilai berbagai agenda untuk meningkatkan kapasitas perekonomian pada dasarnya telah tersedia sehingga tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaannya.

“PR-nya itu ada yang gampang, ada yang sulit. Tapi ada jalan keluar, hanya kita mau eksekusi atau enggak,” tutur Enrico.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya