Ekonom tekankan efektivitas belanja negara dorong aktivitas ekonomi

Dengan belanja negara Rp4.097 triliun, persoalannya bukan hanya besar anggarannya, tetapi seberapa efektif belanja tersebut mendorong aktivitas ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menekankan efektivitas belanja negara dalam mendorong aktivitas ekonomi.

“Dengan belanja negara Rp4.097 triliun, persoalannya bukan hanya besar anggarannya, tetapi seberapa efektif belanja tersebut mendorong aktivitas ekonomi. Kalau penyerapannya lambat atau kurang produktif, target (pertumbuhan ekonomi pada tahun depan) 6 persen akan sulit tercapai,” kata Yusuf kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Presiden Prabowo Subianto menargetkan belanja negara tahun depan sebesar Rp4.097,2 triliun, atau naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026.

Pembiayaan anggaran pada 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, menurun dari rencana pembiayaan pada APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026.

Adapun defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

“Defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen PDB memang masih dalam batas aman secara aturan, tetapi tetap perlu dicermati karena tax ratio kita masih rendah dan penerimaan belum selalu sesuai target. Apalagi, asumsi imbal hasil SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun sebesar 6,9 persen berarti biaya pembiayaan tetap tinggi,” ujar Yusuf pula.

Jika kondisi global kembali mengetat atau sentimen investor memburuk, kata dia lagi, beban bunga bisa meningkat dan ruang fiskal semakin sempit.

Karena itu, dia menilai bahwa aktivitas ekonomi dapat didorong dengan menguatkan aspek investasi, produktivitas, dan manufaktur, serta meningkatkan nilai tambah dari hilirisasi.

Terkait asumsi rupiah Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi dibandingkan Rp16.500 per dolar AS pada APBN 2026., Yusuf menganggap bahwa ini menunjukkan adanya risiko eksternal cukup besar.

“Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor bahan baku dan pembayaran utang valas, sekaligus menekan daya beli masyarakat. Kalau pelemahan itu berlangsung lama, biaya produksi industri ikut naik dan pada akhirnya justru bisa menahan pertumbuhan,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah percepat pengadaan 2027 dengan mendahului tahun anggaran

Baca juga: Purbaya: Pajak baru di 2027 hanya bila ekonomi tumbuh 6 persen

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.