Ekonom: Perlu tindak lanjut pidato Prabowo dengan reformasi fiskal

1 jam yang lalu 6

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pentingnya reformasi fiskal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

"Dalam situasi seperti ini, pidato Presiden bisa menjadi titik balik positif apabila diikuti reformasi fiskal yang serius. Tetapi, ia juga bisa menjadi sekadar jeda psikologis sementara apabila tidak disertai perubahan nyata," kata Achmad saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan secara jangka pendek, pidato tersebut dapat memberikan efek stabilisasi psikologis, sehingga pasar bisa merespons positif.

Pergerakan nilai tukar rupiah juga berpotensi lebih stabil dan investor memperoleh sinyal bahwa pemerintah tidak abai terhadap risiko ekonomi.

Namun, dampak jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan yang pemerintah nantinya jalankan sebagai konsekuensi politik dari penyampaian pidato tersebut.

“Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Publik dan pasar tidak lagi hanya menilai janji, tetapi kemampuan eksekusi," ujar Achmad.

Ia menyatakan jika setelah pidato justru muncul kebijakan yang kontradiktif, misalnya belanja populis tanpa sumber pendanaan jelas, maka tekanan terhadap fiskal akan kembali muncul.

Ia menekankan pemerintah harus memahami bahwa kondisi global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian, salah satunya akibat suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang masih menekan arus modal ke negara berkembang.

"Konflik geopolitik juga meningkatkan risiko harga energi. Perlambatan ekonomi China ikut mempengaruhi permintaan komoditas Indonesia. Artinya, ruang kesalahan kebijakan semakin sempit," tutur Achmad.

Dalam pidato pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah target fiskal tahun depan dan kebijakan pemerintah terbaru.

Presiden mengatakan pemerintah menargetkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun mendatang di rentang 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,5-7,3 persen, serta nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Sementara, kebijakan baru yang disampaikan antara lain pembentukan badan ekspor Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) serta penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya