Ekonom nilai BI perlu terapkan kebijakan yang lebih "hawkish"

1 jam yang lalu 4

Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari

Jakarta (ANTARA) -

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, Bank Indonesia (BI) perlu kembali mengambil langkah kebijakan yang lebih hawkish (agresif) dan pre-emptive (antisipatif) di tengah tekanan rupiah yang terus berlangsung.

Menurutnya, kondisi saat ini bukan lagi semata-mata persoalan harga minyak atau arah suku bunga bank sentral AS (The Fed), melainkan mulai menyentuh persoalan yang lebih fundamental, yaitu kredibilitas jangkar kebijakan makroekonomi Indonesia.

“Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri. Ketika pasar mulai mempertanyakan di mana terminal level rupiah, di mana inflation anchor, dan bagaimana koordinasi fiskal-moneter akan berjalan, maka biaya stabilisasi ke depan bisa menjadi jauh lebih mahal,” ujar Fakhrul di Jakarta, Senin.

Ia memandang absennya sinyal penyesuaian yang cukup tegas, khususnya terkait harga energi domestik, arah subsidi, dan kalibrasi fiskal, membuat tekanan penyesuaian berpindah hampir sepenuhnya ke nilai tukar rupiah.

Dalam rezim arus modal terbuka pasca1998, kondisi tersebut berpotensi memunculkan fenomena Dornbusch overshooting yang semakin agresif.

Maka dari itu, menurutnya Bank Indonesia perlu kembali pada pendekatan stabilisasi klasik yang pernah berhasil digunakan pada periode tekanan eksternal sebelumnya, yakni Pre-emptive, Front Loading, and Ahead the Curve.

Dalam konteks saat ini, langkah tersebut menurutnya kemungkinan membutuhkan kenaikan suku bunga BI (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps).

“Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fakhrul mengingatkan bahwa Indonesia pernah melakukan langkah serupa pada 2018.

Saat itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara agresif meskipun inflasi domestik relatif masih terkendali. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan kepercayaan pasar sebelum tekanan menjadi lebih besar.

“Di emerging market, kebijakan moneter tidak bisa hanya backward-looking terhadap CPI. Bank sentral juga harus menjaga ekspektasi, stabilitas nilai tukar, dan medium-term inflation anchor. Kalau menunggu inflasi muncul penuh di data, biasanya pasar sudah lebih dulu memaksa penyesuaian yang jauh lebih keras,” jelasnya.

Kenaikan BI Rate dinilai tidak selalu berarti pengetatan berlebihan terhadap ekonomi riil.

Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki instrumen makroprudensial yang jauh lebih fleksibel dibanding siklus pengetatan sebelumnya.

Dengan koordinasi bersama OJK, penyaluran kredit ke sektor prioritas masih dapat dijaga melalui insentif likuiditas dan kebijakan sektoral yang lebih terarah.

“Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium,” tambah Fakhrul.

Di sisi pasar keuangan, Fakhrul melihat langkah hawkish BI justru berpotensi membantu normalisasi struktur pasar domestik.

Saat ini terjadi distorsi antara instrumen sterilization jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan pasar obligasi tenor panjang, sehingga aliran dana terlalu terkonsentrasi pada instrumen durasi pendek.

“Kita membutuhkan yield curve yang lebih sehat dan lebih steep. Terlalu banyak penahanan di kurva justru bisa menciptakan instabilitas yang lebih besar di kemudian hari. Kalau kredibilitas BI pulih dan volatilitas Rupiah mulai turun, investor bisa kembali masuk ke obligasi tenor panjang dan aset durasi panjang lainnya,” katanya.

Ia memperkirakan apabila respons kebijakan dilakukan lebih cepat dan kredibel, maka fase overshooting rupiah dapat berbalik menjadi apresiasi yang relatif tajam, dengan proyeksi rupiah kembali menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Selain kebijakan moneter, Fakhrul juga menekankan pentingnya komunikasi fiskal yang lebih kuat dari pemerintah, termasuk kejelasan arah subsidi energi, strategi penerbitan obligasi, dan diversifikasi sumber pendanaan negara.

Menurutnya, Indonesia perlu mulai memperluas sumber pembiayaan non-dolar AS seperti pendanaan RMB/Renminbi dan penerbitan Dim Sum Bond di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

“Dunia sedang berubah. Likuiditas global tidak lagi hanya bertumpu pada dolar AS. Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam agar biaya stabilisasi ke depan tidak sepenuhnya dibebankan pada rupiah dan pasar domestik,” tutupnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya