Ekonom: Lonjakan belanja pemerintah jaga ekonomi tak melambat

1 jam yang lalu 1

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan lonjakan belanja pemerintah di kuartal I 2026 untuk menjaga momentum ekonomi supaya tak melambat di awal tahun.

"Lonjakan belanja pemerintah di kuartal I ini memang sengaja didorong lebih awal. Pemerintah tampaknya membaca bahwa tekanan ekonomi global mulai terasa ke domestik. Ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan. Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di kuartal I 2026. Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, lonjakan belanja ini ditopang momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.

Hal ini berarti pemerintah sedang mengambil peran besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total belanja.

Efek dari keputusan tersebut terasa ke konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman.

"Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara. Kalau belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi itu," kata Yusuf.

Kendati demikian, lanjutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah ialah menjaga agar ruang fiskal tak terlalu longgar, mengingat defisit APBN di awal tahun sudah cukup berat.

Selain itu, menimbang efek stimulus THR dan momentum Lebaran yang sifatnya sementara, dia berpendapat tantangan sesungguhnya justru mulai terlihat pascakuartal I 2026.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai harus bisa memastikan mesin pertumbuhan berikutnya datang dari sektor swasta melalui investasi, ekspor, maupun konsumsi masyarakat agar benar-benar pulih.

"Jadi, saya melihat kuartal I ini lebih seperti dorongan awal supaya ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global yang cukup berat. Tetapi, untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting nanti adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan supaya sektor swasta mulai kembali ekspansif," ungkap dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya