Dugaan Konversi Paksa Remaja Hindu Pakistan Picu Desakan Investigasi

4 jam yang lalu 2

Jakarta, CNN Indonesia --

Laporan penculikan dan dugaan pemaksaan perpindahan agama yang menimpa Bindiya Kumari, seorang gadis Hindu berusia 14 tahun asal Sibi, Balochistan, kembali menyoroti kerentanan anak perempuan dari kelompok minoritas agama di Pakistan.

Berdasarkan laporan sejumlah media, Bindiya diduga diculik pada Oktober 2026 dan dibawa ke Sindh, di mana ia dilaporkan berpindah agama ke Islam dan menikah dengan seorang pria.

Pihak keluarga membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa Bindiya masih di bawah umur, sementara pihak lawan mempersoalkan usianya dan mengklaim bahwa perpindahan agama serta pernikahan tersebut berlangsung secara sukarela. Klaim yang saling bertentangan ini menuntut adanya penetapan peradilan yang independen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan anak, kebebasan beragama, dan penegakan jaminan konstitusional," ucap Ketua International Religious Freedom-Peace Builders Forum Pakistan & South Asia, Sajid Sindhu.

Konstitusi Pakistan sejatinya telah menyediakan perlindungan penting. Pasal 20 menjamin kebebasan beragama, Pasal 25 menetapkan kesetaraan di hadapan hukum, Pasal 35 mengatur perlindungan terhadap pernikahan dan keluarga, serta Pasal 36 mengarahkan negara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan sah kelompok minoritas.

Pakistan juga merupakan negara penandatangan instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak-Hak Anak.

Namun, menurut Sindhu, jaminan konstitusional tidak akan bermakna banyak ketika warga negara yang rentan kesulitan memperoleh perlindungan nyata. Kebebasan beragama mencakup hak untuk memeluk atau berpindah agama secara sukarela, namun prinsip ini tidak dapat dijadikan pembenaran atas paksaan, penculikan, eksploitasi, maupun pernikahan anak.

Pada November 2016, Majelis Provinsi Sindh secara bulat meloloskan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Perlindungan Minoritas) yang diajukan oleh legislator minoritas Nand Kumar Goklani guna mencegah konversi agama secara paksa, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur.

Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang memerintah Sindh awalnya mendukung rancangan tersebut. Akan tetapi, setelah sejumlah organisasi keagamaan menolak pembatasan perpindahan agama bagi anak di bawah umur, pemerintah provinsi meninjau ulang posisinya.

Pada Januari 2017, gubernur mengembalikan rancangan undang-undang tersebut untuk dipertimbangkan kembali, sehingga mencegahnya menjadi undang-undang.

Pada Oktober 2019, usulan yang telah direvisi kembali diajukan, namun anggota parlemen PPP memberikan suara menentang kelanjutannya dengan alasan perlunya konsultasi lebih lanjut.

Kemunduran serupa terjadi di tingkat nasional pada Oktober 2021 ketika komite parlemen menolak rancangan undang-undang anti-konversi paksa menyusul adanya keberatan keagamaan dan konstitusional.

"Rangkaian peristiwa ini menggambarkan kesulitan berkelanjutan di Pakistan dalam membangun payung hukum spesifik terhadap pemaksaan perpindahan agama, sebuah kekosongan regulasi yang sangat mengkhawatirkan apabila tuduhannya melibatkan anak-anak," ungkap Sindhu.

Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga Kristen

Di samping kekhawatiran mengenai konversi paksa, Pakistan juga menyaksikan perdebatan baru seputar modernisasi hukum personal umat Kristen. Pada September 2026, Majelis Sindh merujuk usulan Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga Kristen 2026 yang diperkenalkan oleh Wakil Ketua Anthony Naveed kepada Komite Tetap Urusan Minoritas.

Usulan ini bertujuan memodernisasi aturan yang mengatur pernikahan dan urusan keluarga umat Kristen. Namun, para pemuka agama Kristen dari berbagai denominasi menyerukan konsultasi yang lebih luas, kesetaraan antardenominasi, serta perlindungan terhadap otonomi gereja.

Sementara itu di Punjab, Komite Tetap Hak Asasi Manusia dan Urusan Minoritas Majelis menyetujui usulan Rancangan Undang-Undang Pernikahan Kristen 2026 pada 30 September.

Regulasi ini mengusulkan batas usia minimal pernikahan delapan belas tahun bagi laki-laki maupun perempuan, pencatatan pernikahan wajib, serta pembaruan prosedur yang selama ini berakar pada Undang-Undang Pernikahan Kristen tahun 1872.

"Meski reformasi ini berpotensi meningkatkan perlindungan hukum dan dokumentasi sipil, para pemimpin Katolik dan Protestan menyuarakan keprihatinan terkait kurangnya konsultasi serta pentingnya menjaga tradisi teologis Kristen," tutur Sindhu.

Banyak gereja memandang pernikahan Kristen sebagai perjanjian sakral, bukan sekadar kontrak sipil belaka. Sebagaimana diajarkan dalam tradisi iman mereka bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, undang-undang seyogianya membedakan secara tegas antara tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak sipil dan otoritas gereja atas doktrin agama serta praktik sakramen.

Modernisasi hukum tidak boleh mengorbankan identitas keagamaan khas komunitas Kristen.

[Gambas:Video CNN]

Menjemput Komitmen Institusional

Perdebatan mengenai konversi paksa dan undang-undang pernikahan Kristen memang menyangkut persoalan hukum yang berbeda, tetapi keduanya bertumpu pada fondasi konstitusional yang sama: melindungi kebebasan beragama, martabat manusia, dan kesetaraan kewarganegaraan.

Mencegah perpindahan agama secara paksa tidak boleh membatasi kebebasan sejati orang dewasa untuk berpindah keyakinan. Sebaliknya, penghormatan terhadap tradisi agama tidak boleh menghalangi negara dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari eksploitasi maupun pelecehan.

Legislasi yang efektif menuntut konsultasi menyeluruh dengan para pemimpin agama, pakar hukum, anggota parlemen, perwakilan perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Keberagaman agama di Pakistan harus diakui sebagai kekuatan nasional, bukan pembenaran atas perlakuan yang tidak setara.

"Melalui International Religious Freedom-Peace Builders Forum Pakistan & South Asia, kami mengadvokasi kerja sama yang lebih erat di antara para pemimpin agama, pembuat kebijakan, anggota parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menerjemahkan perlindungan konstitusional menjadi langkah pengamanan praktis," papar Sindhu.

Kasus Bindiya Kumari menuntut penyelidikan yang tidak memihak, verifikasi usia yang akurat, perlindungan dari intimidasi, serta akuntabilitas hukum apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Pada saat yang sama, perdebatan legislatif di Sindh dan Punjab hendaknya mendorong para pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang yang melindungi individu rentan sekaligus menghormati identitas dan otonomi komunitas minoritas.

Kegagalan berulang dalam mengesahkan undang-undang anti-konversi paksa membuktikan bahwa deklarasi politik saja tidaklah

memadai; reformasi yang bermakna menuntut komitmen institusional dan penegakan hukum yang konsisten.

Sindhu mengatakan komitmen Pakistan terhadap kebebasan beragama pada akhirnya akan diukur dari bagaimana negara memperlakukan warganya yang paling rentan.

Gadis-gadis Hindu yang menghadapi dugaan pemaksaan, keluarga Kristen yang mencari pengakuan atas pernikahan agama mereka, serta komunitas minoritas lainnya tidak sedang meminta hak istimewa.

"Mereka menuntut hak-hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi," ucap Sindhu.

"Pemerintah, lembaga peradilan, parlemen, dan kepemimpinan agama harus bekerja sama memastikan perlindungan konstitusional menjadi kenyataan sehari-hari, di mana setiap warga negara Pakistan, apa pun keyakinannya, dapat hidup dengan bermartabat, aman, dan terlindungi secara setara di hadapan hukum," pungkasnya.

(dna)

Baca Artikel Selengkapnya