Drone Misterius Terobos Markas Angkatan Laut Prancis, Siapa Pengendalinya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angkatan Laut Prancis membuka penyelidikan setelah sejumlah drone tak dikenal terdeteksi memasuki kawasan udara terlarang di sekitar pangkalan militer strategis Toulon, Prancis selatan. Insiden yang berlangsung ketika militer menggelar latihan pertahanan besar-besaran itu menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pengamanan fasilitas militer Prancis, terutama karena identitas operator dan tujuan penerbangan drone tersebut belum diketahui.

Otoritas maritim Prancis mengonfirmasi peristiwa itu pada Rabu (21/10/2026), setelah stasiun radio ICI Provence mengungkap adanya penerbangan drone tanpa izin di atas sejumlah instalasi pertahanan di wilayah Var. Peristiwa tersebut dilaporkan berlangsung pada malam hari antara 9 hingga 13 Oktober, bertepatan dengan pelaksanaan latihan gabungan militer Prancis bernama Typhon.

Menurut laporan Le Monde dan Le Parisien, drone-drone tersebut terdeteksi di sekitar dan di atas fasilitas militer yang berada dalam kawasan larangan terbang. Pihak Angkatan Laut Prancis menyatakan perangkat antidrone telah diaktifkan setiap kali penerbangan mencurigakan terdeteksi, sementara aparat keamanan dalam negeri turut dilibatkan dalam penanganannya.

Namun, hingga pengumuman resmi disampaikan, militer Prancis belum menjelaskan jumlah pasti drone, jenis perangkat, ataupun identitas pihak yang mengoperasikannya. Penyelidikan yudisial telah dibuka untuk mengungkap asal-usul penerbangan tersebut dan menentukan apakah tindakan itu merupakan pelanggaran biasa atau bagian dari aktivitas yang lebih terorganisasi.

Peristiwa ini mendapatkan perhatian karena Toulon merupakan salah satu pusat utama kekuatan Angkatan Laut Prancis di kawasan Mediterania. Pangkalan tersebut juga menjadi pelabuhan induk kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle, salah satu aset strategis utama militer Prancis dalam menjalankan operasi maritim dan proyeksi kekuatan udara.

Drone Muncul Saat Latihan Pertahanan

Kemunculan drone tanpa izin menjadi semakin menarik perhatian karena terjadi ketika militer Prancis sedang berlatih melindungi pangkalan Toulon dari ancaman keamanan. Latihan Typhon berlangsung pada 5 hingga 16 Oktober 2026 dan melibatkan berbagai unsur angkatan bersenjata serta aparat keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengumuman resmi Prefektur Maritim Mediterania pada 5 Oktober, latihan tersebut dilaksanakan di bawah komando Wakil Laksamana Laurent Hermann, Panglima Angkatan Laut Prancis untuk kawasan Mediterania. Kegiatan itu mencakup operasi darat, laut, dan udara untuk menguji kemampuan pertahanan berbagai fasilitas militer yang berada di sekitar Teluk Toulon.

Latihan tersebut juga melibatkan pergerakan kapal perang, kendaraan militer, pesawat, helikopter, serta drone yang digunakan sebagai bagian dari skenario pengamanan. Sejumlah aktivitas direncanakan berlangsung pada malam hari, dengan peningkatan intensitas latihan antara 13 hingga 15 Oktober.

Namun, perangkat yang terdeteksi antara 9 hingga 13 Oktober tidak termasuk dalam drone yang digunakan untuk kepentingan latihan resmi. Angkatan Laut Prancis mengonfirmasi kepada media setempat bahwa penerbangan tersebut dilakukan tanpa izin dan berada di luar kegiatan militer yang telah dijadwalkan.

Situasi itu menghadirkan persoalan keamanan tersendiri karena latihan Typhon memang dirancang untuk menghadapi kemungkinan ancaman terhadap pangkalan dan instalasi militer. Kehadiran drone asing di tengah kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sistem pengamanan berhasil mendeteksi seluruh ancaman dan seberapa efektif perangkat yang digunakan untuk mengatasinya.

Meski begitu, pihak militer belum mengumumkan hasil evaluasi teknis atas respons pertahanan udara selama insiden berlangsung. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan apakah drone-drone tersebut sengaja memanfaatkan berlangsungnya latihan atau hanya kebetulan memasuki kawasan pada periode yang sama.

Tiga Fasilitas Militer Jadi Sasaran Penerbangan

Laporan awal ICI Provence menyebut penerbangan drone tidak hanya terdeteksi di sekitar pangkalan Angkatan Laut Toulon. Dua instalasi pertahanan lainnya juga disebut mengalami peristiwa serupa, yakni fasilitas Direktorat Jenderal Persenjataan Prancis atau Direction générale de l'armement (DGA) di Toulon dan markas Resimen Artileri ke-54 di Hyères.

DGA merupakan lembaga pemerintah Prancis yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pengadaan, pengembangan, dan pengujian sistem persenjataan militer. Adapun Resimen Artileri ke-54 merupakan satuan Angkatan Darat Prancis yang memiliki tugas dalam pertahanan antipesawat dan perlindungan pasukan dari ancaman udara.

Menurut sumber yang dikutip ICI Provence, drone yang terlihat dalam sejumlah kejadian berjumlah lebih dari satu dan memiliki ukuran relatif besar. Namun, keterangan itu berasal dari narasumber yang tidak disebutkan identitasnya, sementara pihak militer belum merilis informasi teknis yang dapat memastikan karakteristik perangkat tersebut.

Militer juga tidak mengungkap apakah semua penerbangan berasal dari satu kelompok operator atau dilakukan oleh sejumlah pihak yang berbeda. Keterbatasan informasi tersebut membuat hubungan antara insiden di Toulon dan Hyères masih harus ditentukan melalui penyelidikan.

Sistem Antidrone Diaktifkan

Salah satu perhatian utama dari peristiwa ini adalah penggunaan perangkat pengamanan yang ternyata belum menghasilkan identifikasi terbuka mengenai seluruh drone yang terlibat. Menurut laporan ICI Provence yang dikutip sejumlah media Prancis, termasuk Le Parisien dan RTL, militer menggunakan sistem pengacau elektromagnetik untuk menghadapi penerbangan tanpa izin tersebut.

Sistem pengacau atau jammer bekerja dengan mengganggu komunikasi radio maupun sinyal navigasi yang digunakan pesawat nirawak tertentu. Teknologi tersebut dapat membantu memutus hubungan antara drone dan operatornya, meskipun tingkat keberhasilannya bergantung pada jenis perangkat dan sistem kendali yang digunakan.

Menurut laporan media setempat, tidak ada drone yang berhasil ditemukan atau diamankan setelah upaya penanganan dilakukan. Namun, ketiadaan perangkat yang disita tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh sistem pertahanan Prancis gagal berfungsi, karena militer belum membuka hasil operasi penanggulangan secara terperinci.

Dalam pernyataan resminya pada 21 Oktober, Prefektur Maritim Toulon menegaskan bahwa setiap kejadian telah ditangani melalui aktivasi langkah pengamanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Otoritas tersebut juga memastikan bahwa tindakan penanggulangan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dalam negeri.

Pihak Angkatan Laut Prancis menyatakan tidak ada infrastruktur sensitif yang berada dalam ancaman langsung selama kejadian berlangsung. Pernyataan itu memberikan batas penting dalam membaca insiden tersebut, karena laporan mengenai penerbangan tanpa izin belum disertai bukti adanya serangan, kerusakan, ataupun upaya sabotase yang berhasil dilakukan.