Jakarta, NU Online
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 389/PUU-XXIV/2026 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres).
Namun, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa DPR dan Presiden belum siap memberikan keterangan untuk menanggapi gugatan tersebut. Salah satu petitum permohonan itu meminta pembatasan jumlah anggota Wantimpres maksimal sembilan orang. Sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Oleh karena itu, Mahkamah menunda persidangan pada Kamis, 26 November 2026 pukul 10.30 WIB,” jelas Suhartoyo.
Diketahui, para pemohon menguji Pasal 7 ayat (1) UU Wantimpres yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Para pemohon mendalilkan bahwa kerugian konstitusional yang mereka alami berkaitan dengan pelanggaran prinsip pembatasan kekuasaan dan efisiensi dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut mereka, hal tersebut berkaitan dengan pengisian jabatan Wantimpres yang tidak memiliki batas jumlah anggota.
“Pemohon yang aktif mengkaji, mengadvokasikan, dan mengkampanyekan nilai-nilai konstitusionalisme berpandangan ketiadaan batas jumlah pengangkatan anggota Wantimpres tersebut sama dengan menjustifikasi kekuasaan tanpa batas,” kata Pemohon Perkara Muhamad Riziq Maulana saat sidang pendahuluan pada Senin (26/10/2026).
“Hal demikian secara substantif melumpuhkan dan menegasikan upaya advokasi ketatanegaraan yang selama ini Pemohon perjuangkan secara kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945,” sambungnya.
Dalam surat permohonannya, para pemohon menilai jumlah anggota Wantimpres perlu dibatasi melalui penetapan jumlah maksimal. Menurut mereka, pembatasan tersebut tetap memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
“Bahwa dengan diberikan kekuasaan kepada Presiden tanpa ada batasan maksimal akan memungkinkan Presiden menggunakan lembaga Wantimpres sebagai alat dukungan politik atau elektoral semata,” demikian salah satu dalil pemohon dalam surat permohonannya, dikutip NU Online pada Rabu (18/11/2026).
Selain itu, para pemohon berpendapat bahwa fleksibilitas Presiden dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres dan pembatasan jumlah maksimal dapat diterapkan secara bersamaan tanpa harus menghilangkan salah satunya.

4 jam yang lalu
4



English (US) ·
Indonesian (ID) ·