DJP: Pendapatan negara di Jatim tumbuh 8,81 Persen

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Max Darmawan menyebutkan realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp188,13 triliun hingga 30 September 2026 atau tumbuh 8,81 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp172,9 triliun.

"Pertumbuhan ini mencerminkan terjaganya aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan," katanya dalam Media Briefing di Surabaya, Rabu.

Max mengatakan capaian ini ditopang penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Realisasi pendapatan negara tahun ini setara 67,24 persen dari target dalam APBN 2026 dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar Rp78,07 triliun yang tumbuh 19,19 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Baca juga: Kejar target pajak, ekonom sarankan pemerintah tagih tunggakan

Pertumbuhan penerimaan pajak terutama didorong oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta PPh Orang Pribadi yang mencerminkan aktivitas konsumsi dan dunia usaha di Jawa Timur tetap terjaga.

Dari sisi kepatuhan, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah mencapai 2,12 juta wajib pajak atau 115,3 persen dari target sebanyak 1,84 juta wajib pajak.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp102,70 triliun atau tumbuh 2,14 persen dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan cukai sebesar Rp97,27 triliun, bea masuk Rp4,87 triliun, dan bea keluar Rp553 miliar.

Untuk cukai Rp97,27 triliun merupakan 67,20 persen target atau tumbuh 1,67 persen (yoy) disebabkan tumbuhnya produksi jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan/Sigaret Putih Tangan (SKT/SPT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan produksi golongan I turun.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.