Di Balik Pakta Makkah: Drone, Perang Elektronik, dan Jenderal di Pusat Komando

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengerahan pasukan Turki dan Pakistan ke Arab Saudi hanya memperlihatkan satu lapisan dari Pakta Makkah. Di balik keputusan tersebut, tiga negara sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kompleks: mekanisme politik-militer bersama, pertahanan udara, sistem nirawak, perang elektronik, kecerdasan buatan, hingga pengembangan senjata secara bersama.

Pada saat yang sama, sebuah sekretariat permanen sedang dibangun di Riyadh. Di pusat struktur baru itulah muncul nama pensiunan Letnan Jenderal Pakistan Nauman Mahmood, perwira dengan latar belakang komando lapangan, intelijen, teknologi komunikasi, dan pendidikan strategis militer.

Reuters melaporkan sejak Agustus bahwa Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tidak merancang Makkah Joint Defense Agreement sekadar sebagai janji saling membantu ketika salah satu diserang. Ketiganya menyiapkan mekanisme permanen yang mempertemukan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan pimpinan militer untuk mengoordinasikan kebijakan keamanan.

Agenda militernya pun melampaui pengerahan tentara. Menurut Reuters, rencana kerja sama mencakup latihan bersama di darat, laut, dan udara, koordinasi pertahanan udara, sistem nirawak, peperangan elektronik, serta pengembangan dan produksi bersama teknologi pertahanan.

Kecerdasan buatan dan sistem otonom juga masuk dalam pembicaraan. Dengan demikian, Pakta Makkah mulai mengambil bentuk sebagai ekosistem pertahanan yang menggabungkan pasukan, teknologi, industri senjata, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Drone menjadi salah satu kunci

Turki mempunyai posisi khusus dalam skema itu. Negara anggota NATO tersebut dalam beberapa tahun terakhir tumbuh menjadi salah satu eksportir drone militer penting dunia, sementara Saudi dan Pakistan sama-sama telah membangun hubungan erat dengan industri pertahanan Ankara.

Tagesschau/ARD beberapa waktu lalu melaporkan perusahaan Turki Baykar telah menjual drone kepada Arab Saudi dan juga terlibat dalam produksi di kerajaan tersebut. Pakistan juga mengoperasikan drone buatan Baykar dan membangun sejumlah kapal perang berdasarkan desain Turki.

Keterhubungan itu membuat kerja sama Pakta Makkah berbeda dari aliansi yang baru mulai menyatukan sistem senjatanya dari nol. Sejumlah jalur kerja sama industri dan teknologi di antara anggotanya sudah terbentuk sebelum kesepakatan trilateral ditandatangani.

Turki juga mempunyai kepentingan ekonomi besar dalam ekspansi tersebut. Tagesschau mencatat industri pertahanan Turki membukukan ekspor senilai sekitar 10,05 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya, naik hampir separuh dibandingkan 2024, dengan drone menjadi salah satu produk andalannya.

Bagi Arab Saudi, teknologi tersebut mempunyai relevansi langsung. Kerajaan menghadapi ancaman rudal dan drone dari berbagai arah, terutama setelah konflik dengan Houthi di Yaman kembali meningkat.

Associated Press melaporkan Houthi dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan serangan menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone terhadap fasilitas minyak, bandara, serta instalasi militer Saudi. Ancaman semacam itu membuat integrasi pertahanan udara dan sistem nirawak menjadi kebutuhan operasional, bukan lagi semata proyek jangka panjang.

Perang elektronik

Komponen lain yang lebih jarang dibicarakan adalah perang elektronik. Reuters secara eksplisit memasukkan electronic warfare sebagai salah satu sektor koordinasi pertahanan yang direncanakan tiga negara.

Peperangan modern tidak lagi hanya bergantung pada jumlah tank, jet tempur atau rudal. Kemampuan mengacaukan komunikasi lawan, melumpuhkan navigasi drone, mendeteksi emisi radar, dan melindungi jaringan komunikasi sendiri dapat menentukan apakah sistem senjata dapat bekerja ketika serangan berlangsung.

Di sinilah kombinasi kemampuan ketiga negara menjadi menarik. Turki membawa basis teknologi dan industri pertahanan, Pakistan memiliki pengalaman operasi militer dan struktur angkatan bersenjata besar, sedangkan Saudi mempunyai sumber daya keuangan sekaligus kebutuhan mendesak untuk melindungi infrastruktur energi, bandara, kota, dan fasilitas strategisnya.