Dewan Pakar BPIP: Perdamaian Timur Tengah Butuh Komitmen Diplomasi Jangka Panjang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dinilai membuka peluang baru bagi terciptanya stabilitas di Timur Tengah. Namun, berbagai dinamika geopolitik yang masih berlangsung membuat prospek perdamaian kawasan belum sepenuhnya aman dari tantangan.

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni 2026 menjadi perkembangan penting setelah hubungan kedua negara selama bertahun-tahun diwarnai ketegangan.

Darmansjah mengatakan, kesediaan kedua negara untuk kembali mengedepankan dialog menunjukkan diplomasi tetap menjadi instrumen paling efektif dalam penyelesaian konflik internasional.

“Kesepakatan ini memberikan harapan baru bagi upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Setelah sekian lama hubungan kedua negara diwarnai ketegangan, langkah diplomatik ini menunjukkan adanya ruang bagi penyelesaian konflik melalui dialog,” ujar Darmansjah dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menjelaskan, kesepakatan tersebut memiliki sejumlah arti penting bagi kawasan. Selain berpotensi menurunkan ketegangan yang selama ini menjadi salah satu sumber instabilitas di Timur Tengah, MoU itu juga dapat memperkuat kembali kepercayaan masyarakat internasional terhadap diplomasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara.

Menurut Darmansjah, kesepakatan tersebut juga membuka peluang terbentuknya hubungan yang lebih konstruktif antara kedua negara yang pada akhirnya dapat mendorong stabilitas politik dan keamanan kawasan Teluk serta Timur Tengah secara lebih luas.

Meski demikian, Darmansjah mengingatkan bahwa implementasi kesepakatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah dinamika konflik yang masih berlangsung di kawasan, termasuk meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan.

“Kesepakatan AS-Iran memang memberikan secercah harapan, tetapi jangan terlalu banyak berharap perdamaian segera terwujud. Dinamika keamanan kawasan masih sangat kompleks. Agresi yang terus terjadi dapat menghambat proses diplomasi yang sedang dibangun,” katanya.

Akademisi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu menilai eskalasi konflik di Lebanon Selatan berpotensi memicu reaksi berantai di kawasan. Iran dapat menghadapi tekanan domestik maupun regional untuk meningkatkan dukungan kepada kelompok yang berafiliasi dengannya. Di sisi lain, Amerika Serikat juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan komitmen diplomatik dengan Iran dan hubungan strategis yang dimiliki bersama Israel.

Karena itu, Darmansjah menegaskan keberhasilan implementasi kesepakatan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk menahan eskalasi konflik dan menciptakan lingkungan regional yang lebih kondusif.

“Perdamaian di Timur Tengah tidak dapat dibangun hanya melalui kesepakatan bilateral semata. Diperlukan komitmen bersama untuk mengedepankan diplomasi, menahan penggunaan kekuatan militer, serta menciptakan stabilitas kawasan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Darmansjah mengatakan, pandangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung Indonesia dalam hubungan internasional, yakni mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Melalui berbagai kajian dan pemikiran strategis, BPIP terus mendorong penguatan diplomasi sebagai instrumen utama dalam membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadaban. Upaya itu sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.