Dari Kepala Mata-Mata ke Sel Tahanan: Skandal Terbesar Intelijen Jerman?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jerman diguncang skandal spionase yang menyeret salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah intelijen modern negara itu. August Hanning, mantan kepala badan intelijen luar negeri Jerman (Bundesnachrichtendienst/BND), ditangkap atas dugaan membeli ribuan dokumen rahasia negara dan memanfaatkan informasi sensitif tersebut untuk kepentingan bisnis konsultasi, termasuk dugaan aktivitas yang berkaitan dengan badan intelijen asing.

Hanning, yang memimpin BND sepanjang 1998–2005, kini menghadapi penyelidikan atas dugaan spionase, pengumpulan rahasia negara, dan percobaan pengkhianatan terhadap negara. Kasus yang menyeret mantan pejabat berusia 80 tahun tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan informasi Jerman sekaligus kepercayaan negara-negara sekutu terhadap pertukaran intelijen dengan Berlin.

Mengutip laporan investigasi bersama lembaga penyiaran publik Jerman WDR dan NDR serta surat kabar Süddeutsche Zeitung, aparat kepolisian federal menangkap Hanning pada Selasa (6/10/2026). Penangkapan itu dilakukan bersamaan dengan penahanan Manfred D., mantan kepala kantor sekaligus orang kepercayaan Hanning yang diduga selama bertahun-tahun memasok dokumen rahasia dari dalam BND.

Kejaksaan Federal Jerman menyatakan Hanning diduga melakukan kegiatan intelijen untuk kepentingan pihak asing serta memanfaatkan informasi yang tidak seharusnya berada di tangannya setelah meninggalkan jabatan pemerintah. Penyelidikan juga mencakup dugaan percobaan pengkhianatan dan pengumpulan dokumen yang dikategorikan sebagai rahasia negara.

Pengadilan Federal Jerman kemudian menetapkan penahanan praperadilan terhadap Hanning pada Rabu (7/10/2026). Langkah tersebut menunjukkan keseriusan dugaan yang sedang diselidiki, tetapi belum merupakan putusan bahwa mantan kepala intelijen itu bersalah.

Dua Ribu Dokumen Rahasia Mengalir Keluar

Tagesschau, layanan berita lembaga penyiaran publik Jerman ARD, melaporkan bahwa penyidik menemukan dugaan aliran hampir 2.000 dokumen internal BND kepada Hanning. Informasi tersebut diduga diserahkan oleh Manfred D. selama bertahun-tahun setelah Hanning tidak lagi bekerja di badan intelijen pemerintah.

Menurut keterangan Kejaksaan Federal Jerman yang diterbitkan pada 6 Oktober 2026, kedua tersangka diduga mencapai kesepakatan pada musim semi 2010. Dalam pengaturan tersebut, Manfred D. disebut bersedia memberikan informasi penting BND secara berkelanjutan dengan imbalan uang, sedangkan Hanning diduga memanfaatkannya untuk kegiatan konsultasi keamanan yang dijalankannya secara pribadi.

Aliran dokumen yang sedang diperiksa penyidik berlangsung hingga setidaknya Juni 2022. Sebagian dokumen bahkan memiliki klasifikasi kerahasiaan tinggi dan secara khusus diperuntukkan bagi penggunaan internal badan intelijen Jerman.

Deutsche Welle melaporkan bahwa dokumen tersebut tidak hanya berisi informasi administratif biasa. Di antara berkas yang diduga bocor terdapat laporan mengenai program nuklir Iran, aktivitas militer Rusia, serta informasi yang berasal dari badan intelijen negara-negara mitra Jerman.

Sejumlah dokumen juga disebut berkaitan dengan pengarahan intelijen untuk Kantor Kanselir Jerman. Materi tersebut digunakan dalam pertemuan keamanan tingkat tinggi yang melibatkan pimpinan lembaga intelijen dan pejabat penting pemerintah federal.

Temuan itu menjadikan kasus Hanning jauh lebih sensitif daripada kebocoran dokumen pemerintah pada umumnya. Informasi yang diduga berpindah tangan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional Jerman, tetapi berpotensi mencakup hasil kerja sama intelijen dengan negara lain.

Namun, penyidik belum menyatakan bahwa seluruh dokumen tersebut telah diberikan kepada pihak asing. Dugaan penerimaan dan penggunaan informasi oleh Hanning harus dibedakan dari pembuktian mengenai dokumen mana yang benar-benar keluar dari lingkaran kedua tersangka.

Diduga Digunakan untuk Intelijen Asing

Salah satu tuduhan paling serius berkaitan dengan dugaan penggunaan informasi BND untuk menyusun analisis yang ditujukan kepada pihak intelijen asing. Kejaksaan Federal menyebut Hanning diduga memanfaatkan informasi rahasia yang diperoleh dari Manfred D. untuk menghasilkan laporan keamanan bagi seorang pegawai lembaga intelijen negara lain.

Namun, jaksa secara tegas menyatakan belum dapat memastikan apakah laporan tersebut akhirnya sampai kepada penerimanya. Dengan demikian, dugaan penyerahan rahasia negara kepada pihak asing masih menjadi bagian dari penyelidikan yang belum menghasilkan kesimpulan hukum final.

Financial Times melaporkan pada 8 Oktober 2026 bahwa kasus tersebut menimbulkan keguncangan di lingkungan keamanan Jerman. Keterlibatan seorang mantan kepala intelijen dalam dugaan perdagangan dokumen sensitif dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan kepercayaan yang jauh melampaui lingkup nasional.

Penyelidikan juga diarahkan kepada kemungkinan bahwa Hanning menggunakan informasi internal BND ketika berkomunikasi dengan seorang agen intelijen asing. Identitas lembaga dan negara yang menjadi tujuan informasi tersebut belum diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan Federal Jerman.

Majalah Der Spiegel, sebagaimana dilaporkan The Guardian dan El País pada 11 Oktober 2026, mengangkat kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan Azerbaijan dan kontak Hanning dengan figur yang berhubungan dengan China. Akan tetapi, laporan mengenai kemungkinan penerima informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh otoritas penyelidik Jerman.

Pemerintah Azerbaijan membantah tuduhan yang menghubungkan negaranya dengan dugaan kegiatan spionase Hanning. Dalam pernyataan resmi pada 7 Oktober 2026, Dewan Media dan Penyiaran Azerbaijan menyebut laporan tersebut tidak berdasar dan menudingnya sebagai upaya merusak hubungan Azerbaijan dengan Jerman.

Sementara itu, laporan investigasi awal WDR, NDR, dan Süddeutsche Zeitung menyatakan kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Federal tersebut tidak berkaitan langsung dengan Rusia. Meski demikian, dugaan mengenai jaringan kontak internasional Hanning masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat ditetapkan sebagai fakta hukum.