Boris Johnson Kecam Trump, BBM Diesel Rusia Dinilai Danai Perang Putin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengecam keras keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melonggarkan sanksi terhadap perdagangan BBM diesel Rusia. Johnson menilai kesepakatan Washington dengan Moskow berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi Presiden Vladimir Putin untuk membiayai perang melawan Ukraina, sementara dampaknya terhadap penurunan harga bahan bakar dunia masih diragukan.

Kecaman tersebut disampaikan Johnson melalui akun media sosial X pada Sabtu (10/10/2026), sehari setelah Trump mengumumkan kesepakatan pasokan BBM diesel dengan Putin. Keputusan Washington memicu ketegangan baru dengan Ukraina dan sejumlah negara Eropa yang selama ini berusaha membatasi pendapatan energi Rusia guna menekan kemampuan Moskow melanjutkan peperangan.

"Sungguh menjijikkan bahwa Amerika Serikat sekarang mencabut sanksi terhadap bahan bakar Rusia," tulis Johnson sebagaimana dikutip TVC News, Sabtu (10/10/2026).

Johnson menuding pemerintahan Trump telah mengambil langkah yang bertentangan dengan upaya negara-negara Barat menghentikan agresi Rusia terhadap Ukraina. Menurutnya, pembelian BBM diesel Rusia justru dapat membuat uang konsumen Amerika mengalir ke Moskow ketika pasukan Rusia masih melancarkan serangan terhadap wilayah Ukraina.

"Putin membunuh warga sipil Ukraina yang tidak bersalah setiap hari. Rakyat Ukraina sedang berjuang mempertahankan hidup mereka," kata Johnson.

Ia kemudian menuding Gedung Putih seolah ingin memaksa pengendara Amerika ikut membiayai pembunuhan yang dilakukan pasukan Putin. Johnson juga menyatakan keraguannya bahwa tambahan pasokan BBM diesel Rusia akan memberikan dampak berarti terhadap harga bahan bakar global.

Menurut Johnson, kenaikan harga energi tidak dapat dibebankan semata-mata kepada Ukraina karena serangan negara tersebut terhadap fasilitas pengolahan minyak Rusia. Ia menunjuk gangguan pengiriman energi melalui Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sebagai salah satu penyebab utama lonjakan harga bahan bakar dunia.

Kritik tersebut muncul setelah Trump mengumumkan hasil pembicaraan dengan Putin pada Jumat (9/10/2026). Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyatakan Rusia sepakat segera menyediakan lebih dari 300 ribu ton BBM diesel untuk pasar Amerika Serikat dan internasional.

Trump mengatakan Rusia juga akan menyediakan tambahan 500 ribu ton pada November, disusul satu juta ton dalam tahap berikutnya. Moskow bahkan disebut berpotensi memasok tiga juta ton tambahan, bergantung pada kondisi dan kapasitas fasilitas pengolahan minyak Rusia.

Dengan demikian, keseluruhan rencana yang diumumkan Trump dapat mencapai sekitar 4,8 juta ton BBM diesel. Namun, jumlah tersebut merupakan komitmen pasokan yang diumumkan pemerintah Amerika dan belum dapat dipastikan seluruhnya tersedia atau telah dikirim ke pasar internasional.

Financial Times pada Jumat (9/10/2026) melaporkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan perubahan penting dalam pendekatan Washington terhadap Rusia. Pemerintahan Trump sebelumnya mendukung berbagai pembatasan ekonomi terhadap Moskow, tetapi kini memberikan pengecualian terhadap perdagangan BBM diesel dengan alasan kebutuhan stabilisasi harga energi.

Tidak lama setelah pengumuman Trump, Departemen Keuangan Amerika Serikat menerbitkan General License Nomor 135 melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC). Izin yang diterbitkan pada 9 Oktober tersebut memungkinkan transaksi tertentu yang berkaitan dengan penjualan, pengiriman, pembongkaran, dan impor BBM diesel asal Rusia, termasuk ke Amerika Serikat.

Pengecualian sanksi tersebut berlaku hingga 7 April 2027, tetapi tidak berarti seluruh pembatasan ekonomi Amerika terhadap Rusia telah dicabut. Dokumen OFAC masih mempertahankan sejumlah larangan transaksi keuangan tertentu yang melibatkan Bank Sentral Rusia, Dana Kekayaan Nasional Rusia, dan Kementerian Keuangan negara tersebut.