BI NTB: Waspadai risiko El Nino 2027 terhadap inflasi pangan

7 jam yang lalu 2

Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi harga dalam jangka pendek, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas, penguatan distribusi, dan hilirisasi pangan secara berkelanjutan

Lombok Tengah (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mengantisipasi risiko fenomena El Nino pada 2027 yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan memicu kenaikan inflasi.

Kepala Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan langkah berkelanjutan untuk menjaga produktivitas pertanian, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.

"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi harga dalam jangka pendek, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas, penguatan distribusi, dan hilirisasi pangan secara berkelanjutan," kata Hario, dalam acara sinergi penguatan dan akselerasi produksi-hilirisasi pangan NTB, di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu.

BI NTB menyoroti risiko tersebut di tengah perkembangan inflasi daerah yang masih dipengaruhi oleh harga sejumlah komoditas pangan.

Pada September 2026, inflasi NTB mencapai 4,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari 4,03 persen pada Agustus 2026. Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi tercatat 0,36 persen, antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai rawit dan tomat.

Untuk menjaga stabilitas harga, kata Hario, BI bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Rangkaian kegiatan mencakup Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 20–21 Oktober 2026 di kantor Bupati Lombok Tengah.

Program tersebut, lanjut Hario, menyediakan beras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan produk pangan olahan dengan melibatkan BULOG, kelompok tani, kelompok ternak, serta pelaku UMKM pangan.

"Kegiatan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama komoditas cabai rawit dan tomat yang mengalami tekanan kenaikan Harga," ujarnya.

GPIPS 2026 juga mengintegrasikan kegiatan sosial melalui kolaborasi dengan SIGAP WAKAF. Masyarakat dapat berwakaf Rp10.000 dan memperoleh satu liter minyak goreng sesuai ketentuan program.

Selain itu, BI NTB menggelar jalan sehat pada 20 Oktober 2026 untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya