Banggar targetkan program pendidikan gratis mulai direalisasikan 2028

1 jam yang lalu 4
Saya ingin mencoba realistis

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan program pendidikan gratis untuk jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditargetkan terealisasi secara bertahap mulai 2028.

Saat ini, DPR RI bersama pemerintah masih memetakan kebutuhan anggaran program tersebut mengingat cakupannya yang cukup luas.

”Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden (mencakup) SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA mencapai sekitar Rp210 triliun.

Sementara itu, kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan sekitar Rp92 triliun.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun.

Said mengatakan pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp5 triliun.

Berdasarkan rekomendasi Banggar, program tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Nantinya, pelaksanaan pendidikan gratis tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran dan tata kelola.

“Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,” kata dia.

Said memperkirakan pada 2028, cakupan program bisa dimulai sekitar 60-75 persen dulu sebelum diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.

“Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.

Menurut Said, pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan anggaran secara lebih komprehensif, termasuk kebutuhan biaya per siswa serta cakupan sekolah yang akan menerima program tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).

Teddy mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.

Baca juga: Menkeu: Presiden minta peta besar program pendidikan 2027

Baca juga: Guru Besar dukung Prabowo gratiskan pendidikan: Pahami kebutuhan warga

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya