Araghchi Sindir Prancis: Tak Becus Urus Kulkas, Malah Tuduh Iran

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyindir Prancis setelah Paris menuding Teheran berada di balik serangan terhadap sistem pendingin supermarket di negara tersebut dan beberapa negara Eropa beberapa waktu terakhir.

Melalui unggahan di media sosial X, Araghchi menilai pemerintah Prancis berusaha "mengalihkan tanggung jawab atas kegagalannya" dengan menyalahkan Iran.

"Pemerintah Prancis, yang tidak mampu mengelola lemari es apalagi menangani keluhan rakyatnya, malah mengalihkan kesalahan atas kegagalannya kepada pihak lain," tulis Araghchi, seperti dikutip Middle East Eye.

"Ya, Iran memang negara yang kuat. Tetapi tidak seperti Prancis, kami tidak menggunakan kekuatan kami melalui dukungan terhadap pembantaian di Gaza atau pemboman sekolah dan rumah sakit," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Prancis menuduh Iran berada di balik serangan siber yang menargetkan sistem pengendali pendingin supermarket pada 11-12 Oktober malam.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis, serangan tersebut menyasar lebih dari 700 gerai ritel. Insiden itu menyebabkan kerusakan material, memicu kebakaran, serta merusak bahan makanan dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan juta euro.

Prancis menyebut serangan tersebut sebagai kampanye siber ofensif untuk tujuan sabotase yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayahnya.

Setelah melakukan penyelidikan, Paris mengaitkan serangan itu dengan Shahid Kaveh, unit siber ofensif yang berafiliasi dengan Organisasi Perang Elektronik dan Pertahanan Siber IRGC.

Pemerintah Prancis menilai kelompok tersebut menjadi ancaman berkelanjutan bagi infrastruktur penting negara. Paris juga menyebut serangan itu melanggar hukum internasional dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perilaku negara yang bertanggung jawab di dunia maya.

Prancis turut menuding Iran pernah melakukan sejumlah tindakan destabilisasi siber terhadap kepentingannya. Tuduhan tersebut mencakup serangan terhadap majalah Charlie Hebdo pada 2023 dan penyelenggaraan Olimpiade serta Paralimpiade Paris 2024.

Pada Maret, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap entitas Iran, Emmenet Pasargad, yang disebut berkontribusi dalam serangan siber tersebut.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Prancis akan memanggil Duta Besar Iran di Paris untuk menyampaikan kecaman keras. Paris juga berencana mengusulkan sanksi tambahan kepada mitra-mitra Eropa terhadap individu dan entitas Iran yang diduga terlibat.

Prancis menyatakan tetap memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang dinilai perlu dan proporsional untuk menanggapi serangan siber tersebut.

(mge/rds)