Alasan Keamanan, Pakistan Bekukan Pemerintahan di Khyber Pakhtunkhwa

Jakarta, CNN Indonesia --

Tindakan pemerintah pusat Pakistan yang membekukan pemerintahan provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP) dan menahan ketua menteri terpilihnya disebut-sebut jauh melampaui sekadar urusan kontraterorisme.

Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya dimotivasi kekhawatiran keamanan semata, melainkan menjadi manuver politik untuk meredam suara oposisi Pakistan.

"Pemerintah pusat Pakistan mungkin telah meredam potensi masalah politik yang mengancam mereka, namun langkah tersebut justru memunculkan berbagai persoalan, kekhawatiran, dan keraguan, yang semuanya berdampak merugikan bagi demokrasi serta stabilitas Pakistan," ungkap Pakar Hubungan Sipil-Militer Pakistan, Ayesha Siddiqa, seperti dikutip dari Daily Mirror, Rabu, 28 Oktober 2026.

Langkah kontroversial pemerintah pusat Pakistan diambil dalam merespons eskalasi unjuk rasa pendukung Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI)-partai pimpinan mantan Perdana Menteri Imran Khan-yang menuntut pembebasan Khan sekaligus pemulihan supremasi konstitusional.

Otoritas pusat menuding adanya kolusi antara kader PTI dan kelompok militan di wilayah KP, namun gagal menghadirkan bukti substansial untuk melegitimasi tindakan pembubaran pemerintahan lokal tersebut.

Dampak amandemen konstitusi dan sentralisasi kekuasaan

Tuntutan publik terhadap pemulihan supremasi konstitusional pada dasarnya merupakan tantangan langsung terhadap otoritas politik dan otonomi institusional Angkatan Darat Pakistan.

Dinamika ini semakin kentara jika merujuk pada amandemen konstitusi yang memperkuat konsentrasi kekuasaan eksekutif dan militer di bawah kepemimpinan Jenderal Asim Munir, sementara akuntabilitas sipil dan yudisial semakin melemah.

"Amandemen konstitusi yang bertujuan untuk melemahkan lembaga peradilan dan memperkuat posisi Munir jelas tidak diterima oleh sebagian besar penduduk," ucap Hassan Abbas, Profesor Studi Internasional dari National Defense University.

"Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, mobilisasi oposisi yang semakin intens, serta meluasnya pengaruh militer mengisyaratkan bahwa Pakistan tak terelakkan lagi sedang menuju ke arah pemberontakan berskala nasional," sambungnya.

Dengan mengambil alih administrasi provinsi, kata Abbas, militer Pakistan kini memikul beban pembuktian untuk meredam kekerasan di wilayah tersebut demi membenarkan status darurat. Namun, penangguhan mandat elektoral justru memperdalam krisis legitimasi yang telah melanda wilayah lain seperti Balochistan dan Kashmir.

Risiko eskalasi dan protes nasional

Langkah Islamabad menghapuskan hak memerintah sebuah pemerintahan sah berdasarkan tuduhan sepihak dinilai menciptakan preseden yang berbahaya bagi masa depan demokrasi parlementer Pakistan. Koalisi oposisi gabungan secara terbuka mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan mandat publik dan nilai-nilai demokrasi.

"Dapat dipahami bahwa suatu pemerintahan mungkin saja tidak kompeten atau konfrontatif. Namun, melepaskan hak untuk memerintah, yang diperoleh melalui mandat pemilihan umum, mungkin akan berdampak buruk di Pakistan, mengingat persepsi publik terhadap pemerintah di Islamabad cenderung negatif," tutur Direktur South Asia Institute di Wilson Center, Michael Kugelman.

Di tengah himpitan krisis ekonomi, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta meluasnya cengkeraman militer dalam urusan sipil, tindakan keras terhadap PTI berisiko memicu gelombang perlawanan jalanan yang masif.

Konvergensi antara masalah ekonomi dan sengketa konstitusional berpotensi mengubah konfrontasi politik lokal menjadi krisis nasional yang sulit dikendalikan oleh rezim Islamabad.