4 Skenario Pemilu Israel, Mungkinkah Netanyahu Kalah?

Jakarta, CNN Indonesia --

Israel akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 27 Oktober mendatang yang akan menentukan pemerintahan baru Negeri Zionis.

Sejumlah survei terbaru menunjukkan elektabilitas Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan partainya mengalami penurunan seiring meningkatnya kritik publik terhadap pemerintahannya.

Pemerintahan Netanyahu salah satunya dikritik karena kegagalan dalam mencegah serangan kelompok milisi Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023. Netanyahu juga dikritik buntut kasus korupsi yang menjeratnya hingga keputusan mengecualikan wajib militer bagi kaum Ultra-Ortodoks.

Dalam jajak pendapat yang digelar Channel 12, Netanyahu kalah dari mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot dalam hal kelayakan sebagai perdana menteri. Ia mengantongi 35 persen dukungan, sedangkan Eisenkot 45 persen.

Partai Likud pimpinan Netanyahu juga kalah tipis dari partai Yashar milik Eisenkot yang diproyeksi mengamankan 23 dibanding 20 kursi. Di Israel, butuh 61 dari 120 kursi untuk bisa membentuk pemerintahan.

AFP mencoba merinci skenario yang mungkin terjadi di pemilu Israel 2026.

1. Koalisi

Ambang batas parlemen yang sebesar 61 kursi kemungkinan akan mendorong partai-partai di Israel untuk membentuk koalisi.

Pada pemilu 2022 lalu, butuh waktu 58 hari bagi Netanyahu untuk membentuk pemerintahannya. Dengan persaingan ketat antara Netanyahu dan Eisenkot saat ini, pemilu Israel berpotensi panjang.

Sejarah politik Israel sendiri penuh dengan lika-liku, dengan pembelotan dan perubahan aliansi yang tak terduga kerap terjadi.

Israel kini punya dua partai sayap kanan baru yang diyakini nyaris mampu mencapai ambang batas untuk memasuki parlemen. Dukungan kedua partai terhadap salah satu dari dua blok akan menentukan siapa pemenang pemilu.

2. Pemerintahan minoritas

Apabila tidak ada koalisi yang mencapai ambang batas 61 kursi, kandidat pemenang bisa membentuk pemerintahan tanpa suara mayoritas.

Dalam skenario ini, partai Arab yang memiliki 20 persen populasi di Negeri Zionis dapat memainkan peran signifikan untuk membantu pemerintahan.

Hasil survei menunjukkan bahwa koalisi Arab Joint List dan Raam diproyeksi memenangkan 12 hingga 14 kursi di pemilu 2026. Suara mereka bisa menguatkan pemerintahan minoritas.

Raam, yang dipimpin oleh Mansour Abbas, telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan blok Eisenkot, sedangkan Joint List menegaskan siap mendukung siapa pun yang hendak menggulingkan pemerintahan Netanyahu.

Namun, tokoh-tokoh utama dari kubu oposisi enggan mengakui kemungkinan tersebut secara terbuka, mengingat adanya permusuhan dari sebagian besar pemilih Yahudi terhadap segala bentuk aliansi dengan orang Arab.

3. Pemerintahan persatuan nasional

Mempertimbangkan polarisasi ekstrem di Israel, persatuan nasional merupakan skenario yang cukup mustahil terjadi, namun secara teoretis dapat menciptakan pemerintahan yang tidak begitu ekstrem.

Para komentator sering membayangkan kemungkinan bahwa kubu Netanyahu dan Eisenkot bersatu membentuk pemerintahan baru. Pasalnya, keduanya memiliki banyak pandangan yang sama dalam hal keamanan.

Namun, jika terjadi, Netanyahu harus meninggalkan sekutu-sekutu sayap kanannya, termasuk partai ultra-Ortodoks. Koalisi Netanyahu dan Eisenkot juga sudah pasti akan mengecualikan kubu Arab.

Menurut survei pada 16 Oktober, 55 persen warga Israel setuju jika Netanyahu dan Eisenkot bersatu apabila hasil pemungutan suara tidak memiliki mayoritas yang jelas.

Skenario seperti ini sudah pernah terjadi pada 2020, ketika Netanyahu bekerja sama dengan Benny Gantz untuk membentuk pemerintahan darurat nasional karena kebuntuan politik berkepanjangan setelah tiga pemilu tanpa hasil mayoritas, ditambah krisis pandemi Covid-19.

Namun, kerja sama itu bubar setahun kemudian dan mendorong pemilu baru.

Sejumlah media belakangan melaporkan bahwa Presiden Isaac Herzog sedang berupaya menyatukan Netanyahu dan Eisenkot jika pemilu kali ini berakhir buntu.

4. Pemilu baru

Jika tidak ada kandidat yang mampu membentuk pemerintahan, Israel akan menggelar pemilu baru untuk mendapatkan suara mayoritas.

Situasi ini pernah terjadi pada April 2019-Maret 2021 ketika Israel menggelar empat pemilu gegara ketidakmampuan para politikus untuk membentuk koalisi yang langgeng.

Calon yang ditunjuk oleh presiden pada prinsipnya akan memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari, meskipun ada cara prosedural lain untuk mencegah diadakannya pemilu baru secara langsung.

(blq/dna)