2 Pekan Jelang Pemilu, Wacana Darurat Militer Muncul di Kalangan Pendukung Trump

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Amerika Serikat menghadapi ketegangan politik yang semakin tajam menjelang pemilihan umum paruh waktu pada 3 November 2026. Sejumlah aktivis pendukung Presiden Donald Trump membicarakan kemungkinan penggunaan kewenangan darurat, termasuk darurat militer atau martial law, apabila mereka menganggap pemilu berlangsung curang. Wacana tersebut muncul ketika pemerintahan Trump menghadapi tekanan elektoral yang meningkat dan Departemen Kehakiman AS menjadi sorotan akibat serangkaian tindakan menjelang pemungutan suara.

Investigasi terbaru The Guardian yang diterbitkan pada Ahad (18/10/2026) mengungkap bagaimana Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump mengambil sejumlah langkah yang dipersoalkan oleh pakar hukum dan pengawas etika pemerintahan. Langkah tersebut mencakup penyelidikan terhadap anggota Kongres Demokrat, tindakan hukum terkait daftar pemilih di California, serta aktivitas politik pejabat tinggi departemen.

Pada hari yang sama, survei The Washington Post–ABC News–Ipsos menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap kinerja Trump merosot menjadi 33 persen. Sebanyak 66 persen responden menyatakan tidak setuju dengan kinerjanya, sementara Partai Demokrat unggul delapan poin atas Partai Republik dalam preferensi pemilih untuk Kongres.

Dua perkembangan itu memperlihatkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Trump menjelang pemilu yang akan menentukan kendali atas Kongres. Namun, tekanan elektoral dan kontroversi penegakan hukum tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana pemerintah untuk memberlakukan darurat militer.

Persoalan itu mendapat perhatian setelah Axios pada Jumat (16/10/2026) melaporkan bahwa sejumlah aktivis gerakan Make America Great Again (MAGA) secara terbuka membahas penggunaan kewenangan luar biasa untuk menghadapi dugaan kecurangan pemilu.

Pembicaraan berlangsung melalui pertemuan virtual di platform Rumble pada 30 September. Sebagian peserta mendorong perubahan prosedur pemungutan suara, sedangkan peserta lainnya membicarakan kemungkinan penggunaan kewenangan darurat presiden.

Salah satu tokoh yang mengangkat gagasan darurat militer adalah Peter Ticktin, pengacara yang telah mengenal Trump sejak masa sekolah. Di tengah berbagai perkembangan tersebut, pertanyaan mengenai seberapa nyata ancaman darurat militer semakin relevan. Sebab, selain perdebatan politik, persoalan ini menyangkut batas kewenangan presiden, independensi lembaga penegak hukum, dan tanggung jawab negara bagian dalam menyelenggarakan pemilu.

Aktivis MAGA dan Gagasan Penggunaan Kewenangan Darurat

Menurut Axios, pertemuan virtual pada 30 September melibatkan sejumlah aktivis yang sebelumnya aktif mempertanyakan keamanan dan integritas sistem pemilu Amerika.

Di antara tokoh yang disebut adalah Tina Peters, mantan pejabat pemilu Mesa County, Colorado, yang pernah dihukum dalam perkara pelanggaran terkait sistem peralatan pemilu setelah pemilihan presiden 2020.

Peters dijatuhi hukuman pada 2024. Hukumannya kemudian diringankan oleh Gubernur Colorado Jared Polis pada 2026 sehingga ia dibebaskan.

Menjelang pemilu November, Peters mempromosikan perubahan prosedur pemungutan suara, termasuk penggunaan surat suara kertas yang ditandai secara manual dan penghitungan ulang.

Axios juga melaporkan bahwa Peters bertemu Trump pada Oktober 2026. Sebelumnya, ia mengunjungi Gedung Putih bersama pengacaranya, Peter Ticktin, pada akhir Juni.

Hubungan tersebut membuat aktivitas politik Peters mendapat perhatian lebih besar. Namun, pertemuan dengan presiden tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya persetujuan pemerintah terhadap seluruh gagasan yang disampaikan para aktivis.

Selain Peters dan Ticktin, laporan Axios menyebut Gregory Stenstrom sebagai salah satu peserta yang membicarakan penggunaan kewenangan darurat.

Stenstrom mengangkat kemungkinan penggunaan National Emergencies Act, undang-undang yang mengatur kewenangan presiden dalam keadaan darurat nasional.

Usulan para aktivis tersebut tidak sepenuhnya sama. Peters menekankan perubahan prosedur pemungutan suara, Ticktin membicarakan darurat militer, sedangkan Stenstrom mengangkat penggunaan kewenangan darurat nasional.

Perbedaan tersebut penting karena deklarasi keadaan darurat nasional dan pemberlakuan darurat militer merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Investigasi Reuters: Sembilan Titik Rawan Pemilu

Kekhawatiran terhadap penyelenggaraan pemilu November juga menjadi perhatian dalam investigasi Reuters yang diterbitkan pada Rabu (14/10/2026).

Kantor berita tersebut mewawancarai lebih dari 50 pejabat penyelenggara pemilu, pakar pemungutan suara, dan ahli hukum pemilu. Reuters juga menelaah pernyataan publik Trump, dokumen pengadilan, serta tindakan lembaga-lembaga federal.

Investigasi tersebut mengidentifikasi sembilan kemungkinan titik rawan yang dapat memicu perselisihan atau gangguan dalam proses pemilu.

Di antaranya adalah tekanan terhadap pejabat penyelenggara, penyelidikan terhadap administrasi pemilu, keterlibatan aparat federal, sengketa mengenai penghitungan suara, serta perselisihan dalam pengesahan hasil pemilihan.

Reuters menekankan bahwa konstitusi Amerika memberikan kewenangan luas kepada negara-negara bagian untuk mengelola pemilu.

Pengadilan juga telah memperkuat kewenangan tersebut melalui sejumlah putusan yang membatasi upaya pemerintah federal mengubah prosedur pemungutan suara dan memperoleh data pemilih tertentu.

Meski demikian, pejabat penyelenggara pemilu di sejumlah negara bagian tetap mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan sengketa.

Ketegangan tersebut tidak hanya menyangkut persaingan antara Partai Republik dan Demokrat, tetapi juga hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian dalam mengelola proses demokrasi.

Pemilu 3 November akan menentukan komposisi baru Dewan Perwakilan Rakyat, sebagian kursi Senat, serta berbagai jabatan pemerintahan negara bagian dan lokal.

Hasil pemilu akan memengaruhi kemampuan pemerintahan Trump menjalankan agenda politik dan legislatif selama sisa masa jabatannya.