Koalisi Sipil Desak Pemerintah Hentikan Latsarmil Calon Manajer KDMP

Jakarta, NU Online

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Muhammad Isnur mendesak pemerintah agar segera menghentikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil.

"Kami menilai, pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini calon manajer KDMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil. Lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang memang relevan untuk fungsi pertahanan negara," katanya kepada NU Online pada Ahad (28/6/2026).

Ia menilai bahwa masyarakat sipil sangat membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif. 

Ia menegaskan, pemindahan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, dan minim dialog. Bahkan, hal tersebut lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif. 

"Pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, melainkan justru menggerus budaya organisasi yang sehat dan demokratis," jelasnya.

Lebih lanjut, Isnur menilai bahwa kebijakan pendekatan militer masuk ke ranah sipil telah dibuktikan dengan jelas dari kematian lima calon menejer KDMP saat mengikuti Latsarmil.

"Tragedi ini menguatkan kritik kami terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang terus membawa pendekatan militer ke dalam urusan-urusan sipil," katanya.

Ia mengaku telah mengingatkan potensi bahaya apabila pendekatan militer diterapkan dalam ruang sipil, seperti pada program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat.

"Karena sejak awal pendekatan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, bertentangan dengan prinsip pendidikan, dan berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kebebasan berpendapat," katanya.

"Sangat disayangkan pola pikir yang sama kini kembali dipaksakan dalam program pelatihan Manajer KDMP hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa," sambungnya.

Isnur mendesak Pemerintah melalui Komnas HAM RI untuk membentuk tim investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh, atas meninggalnya lima orang peserta Latsarmil serta melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab. 

"Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara harus dihentikan.

"(Pemerintah perlu) mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya," terangnya.