CORE: Pemerintah komitmen pertahankan defisit RAPBN di bawah 3 persen

1 minggu yang lalu 31

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027.

“Mengenai defisit, kalau dari saya, saya sangat mengapresiasi pemerintah tetap berkomitmen (menjaga) angkanya berada di bawah 3 persen. Terlepas dari semua pros and cons, menurut saya ini adalah hal yang sangat bagus,” kata Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo Subianto dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya sore ini, menyatakan defisit dalam RAPBN tahun 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Adapun pembiayaan anggaran pada 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, menurun dari rencana pembiayaan pada APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun.

“Dengan Pak Presiden mengkonfirmasi sekali lagi di bawah 3 persen, menurut saya ini sebenarnya adalah hal yang sangat baik,” ujar Dipo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, atau naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026.

Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pendapatan negara akan didorong lebih optimal, dengan kebocoran penerimaan diminimalisasi dan efisiensi belanja terus dilanjutkan.

Dipo menilai, pemerintah pada tahun depan memprioritaskan pertumbuhan melalui peningkatan belanja negara.

“Ini sudah jelas pertumbuhan, karena Rp4.000 triliun, ya, karena angka ini sangat fantastis, sangat agresif,” ujarnya.

Ia menyoroti bagaimana belanja fiskal Indonesia cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang cenderung berhati-hati.

“Di mana di banyak negara-negara, terutama negara-negara OECD saat ini, mereka sangat-sangat berhati-hati dalam belanja fiskal, dan banyak belanja fiskal itu sangat prioritas untuk subsidi dan kesejahteraan masyarakat langsung,” kata Dipo.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan ini, (Indonesia) masih mengambil program-program yang tidak langsung, bukan bantuan social direct atau universal basic income, tapi melalui media-media seperti koperasi desa, MBG dan berbagai macam lainnya,” ujarnya menambahkan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya