BI sebut sejumlah PJP lain mulai daftar jadi penerbit KKI segmen ritel

5 hari yang lalu 24

Saat ini 'second mover' sudah mulai mendaftar dan mudah-mudahan ini akan segera banyak menambah PJP yang menjadi 'issuer'. Ini dari sisi 'supply'

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan sejumlah penyelenggara jasa pembayaran (PKP) lain atau second mover mulai mendaftarkan diri sebagai penerbit (issuer) Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel.

Dengan demikian, jumlah PJP dari bank, maupun non-bank yang menjadi penerbit KKI segmen ritel diperkirakan akan bertambah dari sisi suplai.

"Saat ini second mover sudah mulai mendaftar dan mudah-mudahan ini akan segera banyak menambah PJP yang menjadi issuer. Ini dari sisi supply," kata Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.

Saat ini, sudah ada delapan bank first mover yang menjadi penerbit KKI, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mega, serta BSI yang akan mengembangkan KKI Syariah.

Filianingsih menjelaskan implementasi KKI segmen ritel akan dikembangkan dalam tiga tahap.

Tahap pertama berupa kartu digital yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS. Dengan demikian, ketika melakukan pembayaran melalui QRIS, masyarakat dapat memilih kartu kredit sebagai sumber dana selain tabungan atau uang elektronik.

Tahap kedua berupa pengembangan kartu kredit digital agar dapat digunakan untuk transaksi daring, termasuk pembayaran di e-commerce.

Adapun tahap ketiga berupa penerbitan kartu fisik KKI.

"Sepanjang semua bank, PJP baik bank maupun non-bank, sepanjang bisa memenuhi syarat, makanya kita katakan ini inklusif. Jadi semua yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri sebagai penerbit dari KKI, dan ini juga tergantung dari kesiapan masing-masing," jelasnya.

Filianingsih menjelaskan, KKI segmen ritel merupakan pengembangan dari KKI segmen pemerintah yang sebelumnya diterbitkan untuk mendukung transaksi pemerintah pusat dan daerah.

Menurut dia, pengembangan KKI ditujukan untuk menyediakan alternatif instrumen pembayaran deferred payment atau pembayaran tertunda bagi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat mempunyai pilihan instrumen pembayaran yang lebih beragam, baik pembayaran secara langsung maupun tertunda, serta menggunakan sumber dana berupa kartu kredit, tabungan, maupun uang elektronik.

"Jadi masyarakat mempunyai alternatif alat pembayaran yang semakin beragam, mau yang tertunda ataupun yang langsung, cash atau langsung dipotong saldonya. Jadi punya berbagai alternatif," ujarnya.

Selain itu, KKI dirancang agar interoperabilitas dan inklusif. Interoperabilitas tersebut memungkinkan satu mesin electronic data capture (EDC) menerima berbagai kartu kredit KKI. Filianingsih mengibaratkan konsep tersebut seperti QRIS yang memungkinkan satu kode QR digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran.

"Nanti sama juga EDC atau semuanya bisa dengan satu EDC semua kartu kredit itu bisa diselesaikan di sana," katanya.

Sebelumnya, pada Senin (17/8), bertepatan dengan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan KKI untuk segmen ritel.

Pengembangan KKI juga didukung Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya